Contoh Penggunaan Dana Desa

Contoh Penggunaan Dana Desa

Contoh Penggunaan Dana Desa – Pemerintah mulai 2015 mengalokasikan dana bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dari Rp 20,76 triliun pada 2015, menjadi Rp 60 triliun (2017), dan Rp 120 triliun pada 2018. Bagaimana masyarakat desa seyogianya menggunakan dana sebesar itu?

contoh penggunaan dana desa

Selain dana desa yang berasal dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber keuangan pemerintah desa adalah dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi. Dana desa menambah anggaran yang dikelola pemerintah desa. Semula di bawah Rp 200 juta, kini Rp 800 juta-Rp 1 miliar.

Menurut UU Desa, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan kota-desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di pedesaan September 2016 diperkirakan 17,28 juta orang, jauh lebih banyak daripada penduduk Kamboja (16 juta orang), atau Laos (7 juta orang). Suatu capaian yang monumental jika jumlah penduduk miskin dapat dikurangi hingga nol dalam waktu 1-2 dekade.

Baca juga Pengaturan Penggunaan Dana Desa Terbaru

Penggunaan dana desa
Pada dua tahun pertama, dana desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan walaupun utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, tahun 2017 ini, penggunaan dana desa utamanya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, badan usaha bersama, embung, produk unggulan desa, dan sarana olahraga desa (Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017).

Perubahan ini penting untuk mencegah penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak berdampak signifikan pada pembangunan desa. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan dana desa diarahkan mengikuti proses dari bawah ke atas, yaitu diusulkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat. Usulan dalam musyawarah desa diakomodasi oleh pemerintah desa dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa).

Pemerintah mempunyai dua alat untuk mengoreksi rencana kegiatan agar sesuai dengan tujuan program dana desa, yaitu melalui penelaahan oleh bupati. Bupati memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa telah memenuhi ketentuan, antara lain tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang penggunaan dana desa yang ditetapkan.

Alat kedua adalah tenaga pendamping lokal yang memberikan pertimbangan secara profesional terhadap kegiatan yang diusulkan masyarakat desa.

Kelemahan dari mekanisme pengendalian ini adalah aparat bupati harus menyisir ribuan kegiatan yang diusulkan ratusan desa di wilayahnya dan membandingkannya dengan banyak kegiatan sejenis yang sedang dan akan dilaksanakan oleh dinas-dinas kabupaten ataupun instansi pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, agar tidak ada yang tumpang tindih.

Salah satu contoh kurang tajamnya penelaahan aparat bupati adalah pekerjaan pengerasan suatu ruas jalan desa yang dibiayai dengan dana desa, yang ternyata pada ruas jalan yang sama dilakukan pengaspalan oleh dinas kabupaten dengan dana APBD. Kejadian ini sangat mungkin terjadi pada bidang-bidang yang lain. Tanpa sistem informasi digital yang lengkap, upaya mencegah tumpang tindih kegiatan mustahil dapat dilakukan.

Adapun pertimbangan oleh tenaga pendamping dapat dikesampingkan oleh aparat desa yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang masalah dan kebutuhan desa. Dalam suasana musyawarah desa, pernyataan korektif tenaga pendamping juga dapat dianggap menghambat aspirasi rakyat.

sekian dan terimakasih semoga bermanfaat untuk membaca artikel menarik lain nya silahkan klik disini

Comments are closed.