Browsed by
Author: Dana Adhika

Ingin Tahu Gaji Pendamping Desa Serta Tunjangannya? Simaklah…

Ingin Tahu Gaji Pendamping Desa Serta Tunjangannya? Simaklah…

Gaji Pendamping Desa – Berapa gaji pendamping desa? Mungkin itu yang jadi pertanyaan rekan yang ingin melamar sebagai pendamping desa tahun 2016. Pembayaran  honorarium  Pendamping  setiap  bulan  bersifat lumpsum,  kecuali  untuk  pembayaran  besaran  honorarium.
Pendamping  pada bulan pertama atau pada bulan terakhir Honorarium Pendamping adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan yang diberikan kepada Pendamping sehubungan dengan jasa atas kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukannya selama satu bulan berjalan.

Honorarium Pendamping dibayarkan secara lump-sum yaitu besaran honorarium yang tertuang dalam kontrak kerja yang wajib dibayarkan oleh Satker Provinsi untuk setiap bulannya dengan syarat Pendamping  sudah melakukan tugas atau pekerjaan sesuai dalam surat perjanjian kerja sebagaimana dibuktikan dalam bentuk laporan dan bukti-bukti administrasi.

Jumlah dan besaran honorarium yang diterima Pendamping tetap mengacu pada Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satker Pusat, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa

Untuk besaran Honorarium sendiri sangat bervariatif tergantung kebijakan yang ada di masing-masing satker provinsi dan tertuang kedalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Pendamping Profesional.

Pembayaran Honorarium sendiri bersifat Lumpsum ,artinya  honorarium akan kita terima setiap bulan menyesuaikan jumlah kehadiran di lokasi tugas dengan skema rumus sebagai berikut :

Honorarium = Jumlah hari kehadiran pada bulan tersebut  x  Besaran Honorarium

                                     Jumlah hari kerja pada bulan tersebut

Sedangkan untuk jumlah honorarium pendamping desa tetap mengacu pada kebijakan yang telah di tentukan oleh Satker Pusat serta Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tertuang dalam gambar di bawah ini.

honor dan gaji bulanan pendamping desa. tunjangan operasional pendamping desa.
Contoh Gaji Pendamping Desa Dan Tunjangan

Tunjangan Pendamping Desa 

Selain gaji atau honor bulanan, Pendamping Desa juga mendapatkan Tunjangan Operasional. Tunjangan Operasional Pendamping Pendamping adalah tunjangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pendampingan masyarakat, Tunjangan Operasional Pendamping diberikan untuk digunakan membiayai tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, asuransi, dan  biaya operasional kantor.

Berapa Gaji Pendamping Desa? 

Berdasarkan info yag admin dapat dari berbagai sumber, Menteri Desa Marwan Jafar mengusulkan gaji pendamping desa  yaitu di atas UMR. Pendamping desa di level kecamatan akan mendapatkan Rp3,5 juta. Lalu untuk gaji di level kabupaten Rp7,5 juta dan pendamping di level provinsi Rp 14 juta.
BACA JUGA : PENDAMPING DESA
Apa Itu Alokasi Dana Desa? Dan Gimana Sih Pembagian Sebenarnya ?

Apa Itu Alokasi Dana Desa? Dan Gimana Sih Pembagian Sebenarnya ?

Alokasi Dana Desa – Dana Desa mulai gencar dilakukan demi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Pengalokasian Dana Desa ini pun tak sembarangan.

Berdasarkan kebijakan pengalokasian Dana Desa pada APBN 2015-2017, atas capaian yang kini telah diraih, Dana Desa terbagi menjadi 90 persen porsi yang dibagi rata (alokasi dasar) dan 10 persen berdasarkan formula (alokasi formula).

Alokasi formula ini terbagi menjadi jumlah penduduk desa sebesar 25 persen, angka kemiskinan desa sebesar 35 persen, luas wilayah desa sebesar 10 persen dan tingkat kesulitan geografi desa sebesar 30 persen.

Semua alokasi tersebut bisa digunakan oleh desa dan desa adat, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan kemudian dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

Diharapkan dari Dana Desa ini pembangunan desa dapat ditingkatkan sehingga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar.

Hingga pada akhirnya semua tujuan pembangunan kawasan pedesaan seperti mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan bisa menjadi kenyataan sehingga martabat, kehidupan dan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik dan terangkat.

Apa itu Alokasi Dana Desa?

Seperti Apa Pembagian Alokasi Dana Desa yang Sebenarnya?

Sejak dinyatakan jumlahnya akan terus ditingkatkan, isu mengenai dana desa terus membesar. Tapi sebelum membaca isu ini lebih luas, ada baiknya Anda tahu apa yang disebut sebagai dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota.

Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbagan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.

Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Itulah dana desa yang kini sedang menjadi isu besar di tingkat nasional. Lalu kenapa masalah ini menjadi isu nasional ? Ada beberapa hal yang membuat isu mengenai dana desa :

Pertama, dari besaran alias angka dana desa yang direncanakan bakal terus membesar, membuat semua mata beralih ke isu ini. Pemerintah saat ini memang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dan itu berarti adalah desa, sebagai prioritas pembangunan.

Jadi, pemerintah sedang sangat support terhadap berbagai perkembangan desa. Ini adalah wacana cukup baru karena sebelumnya, desa dianggap hanya bagian dari struktur di atasnya. Tapi sekarang desa memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya.

Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah lantas mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu.

Kekuatan desa ini bukan main-main melainkan berpayung UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2018 ini pemerintah mengalokasikn dana Rp. 60 Triliun, sama dengan 2017 lalu. Rencana mengucurkan Rp. 120 triliun ditunda tahun 2019karena berbagai pertimbangan.

Nah, besarnya dana yang digelontorkan ke desa sekaligus besarnya inilah salahsatu yang membuat isu ini menjadi besar. Siapa yang tidak tertarik dengan tumpukan rupiah? Masalahnya adalah, hingga detik ini bangsa ini masih belum lepas dari cengkeraman korupsi di berbagai level mulai dari dugaan korupsi e-KTP yang sekarang sedang dihadapi Setya Novanto yang penankapannya sangat dramatis itu, deretan Bupati yang digelandang KPK, belum termasuk pejabat lain yang masuk bui gara-gara korupsi.

Dengan fakta banyakya kasus korupsi di kalangan perangkat negara dan ini sama sekali bukan rahasia lagi, bagaimana bisa desa terhindar dari kemungkinan yang sama alias korupsi dana desa? Isu ini terus merebak dan fakta mirisnya, Satgas Dana Desa hingga pertengahan 2017 lalu telah menerima 10.000 lebih aduan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu lebih dari 200 perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara gara-gara menyalahgunakan dana desa-nya.

Itula berbagai tantangan yang saat ini dihadapi negara terinta ini menuju program membangun kesejahteraan desa. Berbagai tantangan itu pula yang membuat isu dana desa makin kencang berhembus.

BACA : ALOKASI DANA DESA

BACA JUGA : PROGRAM DANA DESA

Coba Baca “Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa” Oleh BPD

Coba Baca “Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa” Oleh BPD

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa – Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

  • Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  • Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  • Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

  • Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
  • Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
  • menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

  • Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
  • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

  1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
  2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
  3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

BACA : DASAR HUKUM PENGAWASAN DANA DESA

BACA JUGA : MEKANISME PENGAWASAN DANA DESA

Contoh Akuntansi Keuangan Desa Dan Pengelolaannya

Contoh Akuntansi Keuangan Desa Dan Pengelolaannya

Akuntansi Keuangan Desa – Akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

  1. Masyarakat desa
  2. Perangkat desa
  3. Pemerintahan daerah
  4. Pemerintahan pusat

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

  1. Anggaran
  2. Buku kas
  3. Buku pajak
  4. Buku bank
  5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Disarikan dari buku: Akuntansi Desa, Penulis: V.Wiratna Sujarweni, Halaman: 17

Contoh Akuntansi Keuangan Desa

Kampus. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII) berencana membuat suatu program pengabdian masyarakat. Dengan nama Akuntansi Keuangan Desa, program ini diharap dapat membantu masyarakat desa mengelola dana desa dari pemerintah.

“Kita dari akuntansi mau membuat program pengabdian masyarakat untuk para perangkat desa,” ucap Johan Arifin, salah seorang Dosen Akuntansi yang juga selaku ketua tim program ini.

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu pemerintah desa mengelola dana desa. Program ini sebagai tindaklanjut adanya UU No.6 Tahun 2014 yang membahas mengenai dana desa. Perlu adanya pengelolaan yang benar dan baik terkait dengan dana tersebut. Maka dari itu Jurusan Akuntansi FE UII berinisiatif membuat program ini.

Desa yang akan dituju berada di 3 daerah yaitu Kabupaten Musirawas, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Salatiga.

“Terdapat 3 daerah tapi yang sudah melakukan MoU dengan kita baru di Musirawas”, ucapnya. Pemilihan ketiga daerah tersebut terkait dengan keberadaan alumni UII. Dengan pertimbangan agar program baru ini mudah direalisasikan di awal, maka FE UII bekerjasama dengan alumninya yang menjadi kepala daerah di 3 kabupaten tersebut.

Saat ini pihak kampus sedang menggodok konsep program Akuntansi Keuangan Desa. “Setelah MoU, sekarang kita masih mematangkan proposal”, tambah Johan.

Diharapkan nantinya pemerintah desa yang dituju akan memahami pengelolaan keuangan dari sisi akuntansi. “Kita akan membantu dan mengajari mereka untuk membuat pelaporan akuntansi, seperti membuat laporan anggaran, kas masuk dan keluar,” tutur Johan.

BACA : AKUNTANSI KEUANGAN DESA

ATAU BACA JUGA : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Ingin Tahu Cara Gimana Sih Tingkatkan Kontribusi Koperasi Dan UMKM? Ini Dia..

Ingin Tahu Cara Gimana Sih Tingkatkan Kontribusi Koperasi Dan UMKM? Ini Dia..

Koperasi Dan UMKM – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Agus Muharram mengungkapkan bahwa sasaran pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM) ke depan adalah meningkatnya kontribusi dalam perekonomian.

Menurut Agus, peningkatan kontribusi perekonomian ditunjukkan oleh beberapa hal. Pertama, pertumbuhan nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) koperasi dan UMKM rata-rata 6,5 sampai 7,5 persen per tahun. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktifitas UMKM rata-rata sebesar lima sampai tujuh persen per tahun.

Ketiga, meningkat usaha baru berpotensi inovatif yang ditunjukan pertambahan wirausaha baru senilai satu juta unit dalam 5 tahun.

“Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5 sampai 18 persen pertahun,” papar Agus di Kantor Kemenkop UKM di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Agus menambahkan, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh yaitu meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional.

“Untuk itu, strategi yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha”, jelas Agus.

Di bidang pengawasan, lanjut Agus, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perluasan akses keuangan dalam rangka pengembangan koperasi dan UKM. “Itu dalam rangka upaya pencegahan dari kami”, tegas Agus.

Selain itu, Kemenkop juga sebagai anggota Tim Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dengan Kemendag, Kominfo, Kejakgung, Polri, dan BKPM. “Kemenkop juga kerja sama dengan KPPU tentang pelaksanaan pengawasan kemitraan koperasi, UMKM dengan usaha besar, yang berlanjut dengan pembentukan Satgas Kemitraan pusat, provinsi, higga kabupaten kota,” kata Agus.

Program Unggul Kemenkop Koperasi Dan UMKM 2017

Tak hanya itu, lanjut Agus, Kemenkop juga akan terus menggulirkan beberapa program unggulan pada tahun 2017. Diantaranya, penyelesaian data koperasi melalui Online Database System (ODS), melaksanakan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pemda dalam program pembebasan biaya pembuatan akta pendirian koperasi.

Selanjutnya, fasilitasi pemberian izin UMKM melalui kerja sama dengan Kemendagri, Kemendag, yang diterbitkan oleh Camat secara gratis, dan juga pemberian hak kekayaan intelektual bagi produk koperasi maupun UMKM.

“Tahun 2017 ini juga koperasi bisa menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR), dengan bunga diharapkan turun lagi menjadi tujuh persen setahun,” ujar Agus. Sedangkan mengenai pengembangan promosi dan pemasaran produk UMKM dioptimalkan melalui Galeri Indonesia WOW sehingga dapat menampilkan produk-produk yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

“Di samping itu juga, telah dibangun Web Trading Board dengan jumlah anggota sebanyak 4.257 yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat diakses melalui www.indonesian-product.biz yang di dalamnya terdapat data profil setiap KUKM,” tukas Agus.

Sedangkan terkait program Amnesti Pajak, Agus menjelaskan, walau UMKM kontribusinya cukup besar (61 persen terhadap PDB), tapi 98,4 persen merupakan usaha mikro dengan aset di bawah Rp 50 juta, dan omzet Rp 300 juta.

“Jadi, kalau mau menyasar amnesti pajak itu adanya di usaha menengah, dan terutama usaha besar. Usaha kecil juga jumlahnya kecil, hanya 15 persen dengan aset maksimal Rp 200 juta dan omzet Rp 2,5 miliar. Memang jumlahnya besar, tapi mereka ukurannya kecil-kecil”, ungkap Agus.

Meski begitu, lanjut Agus, pihaknya tetap menghimbau agar mereka ikut amnesti pajak. “Di sisi lain, Kemenkop dan UKM justru tengah meminta keringanan pajak bagi pelaku usaha mikro yang jumlahnya mayoritas. Itulah mengapa jumlah UMKM yang ikut amnesti pajak amat kecil, karena jumlah usaha mikronya sangat besar. Kalau ada usaha mikro yang ikut amnesti pajak, berarti itu sangat luar biasa”, pungkas Agus.

BACA : KOPERASI DAN UMKM

ATAU BACA JUGA : UMKM DI DESA