Browsed by
Author: Anggita Putri Nur Anida

Kasus korupsi dana desa 2018 meningkat dari tahun sebelumnya

Kasus korupsi dana desa 2018 meningkat dari tahun sebelumnya

Modus korupsi

Sebagai seorang Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), saya mengamati beberapa faktor yang mempengaruhi aparatur dalam melakukan penyelewengan dana desa, sehingga modusnya menjadi sangat beragam. Salah satunya adalah terbukanya peluang penyelewengan akibat pengawasan masyarakat yang lemah, sehingga berbagai metode penyelewengan terjadi.

Seperti halnya korupsi yang dilakukan dengan membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Cara ini terjadi karena kong kalikong antara aparatur dengan konsultan perencana, sehingga penggelembungan harga pun terjadi. Pada proses ini, pengawasan tidak maksimal dilakukan, sehingga terbuka ruang mark up yang berpotensi pada kerugian desa secara menyeluruh. Ini pola awal yang bisa terlihat.

Modus lainnya adalah, sisa dana yang terpakai sementara, atau meminjam tanpa mengembalikan kepada rekening kas desa. Ini juga terjadi dan sulit terendus, karena faktor hana mangat jika persoalan ini ditanyakan.

Upaya pencegahan

Berbagai upaya pencegahan korupsi dana desa perlu diupayakan oleh berbagai pihak. Paling tidak, tiga tahun pertama dapat menjadi pelajaran awal untuk meminimalisir potensi kerugian keuangan negara pada tahun berikutnya. Untuk itu, selain melibatkan warga desa lebih pro-aktif dan diberikan kewenangan dalam pengawasan, juga diberikan peningkatan kapasitas kepada BPD atau lembaga pemberdayaan yang ada di desa.

Selain itu, peningkatan penguatan lainnya diberikan kepada aparatur pemerintahan dan pengelola teknis yang terkait dengan keuangan desa. Termasuk penguatan untuk memantapkan dan sosialisasi regulasi terkait dengan dana desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu juga diberikan fasilitas dan difasilitasi mengenai bantuan pengamanan, jika ada tindakan maupun laporan terkaitan adanya indikasi penyelewengan. Selanjutnya, ruang fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terkait juga dengan informasi dan peraturan data dana desa.

Untuk yang terakhir, keterbukaan akses informasi terkait dana desa harus terpublikasi dengan detail. Ini berkaitan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini memang dibuat dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, yang dirancang untuk mencegah korupsi di lingkungan badan publik pemerintahan desa.

Berikut 5 Kasus Korupsi Klaten

Kasus Kepala Desa (Kades) Jotangan, Kecamatan Bayat, Klaten, Sriyono, yang menghilang diduga karena menyelewengkan dana APB Desa 2017 senilai Rp406 juta menambah daftar kasus dugaan korupsi di tingkat desa wilayah Klaten.

Sejumlah kasus dugaan korupsi di tingkat desa Klaten terungkap pada 2018 ini. Salah satunya sudah mencuat sejak 2016 namun baru selesai pada 2018.

Kasus-kasus itu kebanyakan menjerat kepala desa setempat. Modusnya mulai penyalahgunaan anggaran desa untuk  kepentingan pribadi, laporan pertanggungjawaban (LPj) fiktif, hingga mark up (penggelembungan) dana.

Berikut lima kasus dugaan korupsi di tingkat desa wilayah Klaten berdasarkan catatan Solopos.com.

  1. Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo

Kasus korupsi yang menjerat Kepala Desa (Kades) Glagahwangi, Polanharjo, Klaten, Wuryanto, bermula dari penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten terkait indikasi penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemkab Klaten 2015. Saat itu, Pemerintah Desa Glagahwangi menerima bantuan program eradikasi pertanian senilai Rp100 juta dan pengaspalan jalan senilai Rp185 juta.

Namun, realisasi kedua kegiatan itu tak sesuai aturan. Eradikasi pertanian dilakukan sebelum anggarannya masuk ke APB Desa, sedangkan pengaspalan jalan diserahkan ke pihak ketiga tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPJ). Selain itu tidak semua dana digunakan untuk kegiatan itu.

Kades Glagahwangi, Wuryanto, menutupi perbuatannya dengan membuat laporan pertanggungjawaban menggunakan kuitansi palsu dan mark-up atau penggelembungan anggaran. Kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp131 juta.

Persidangan kasus ini di Pengadilan Tipikor Semarang sudah sampai vonis pada 21 Agustus lalu di mana majelis hakim menjatuhkan vonis 14 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan kepada Wuryanto.

  1. Desa Sedayu, Kecamatan Tulung

Berawal dari kecurigaan salah seorang warga Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Wahid, kasus yang melibatkan tak hanya Kepala Desa (Kades) Sedayu, Sugiyarti, tetapi juga anak kandungnya, Nurul Yulianto, yang menjabat Kadus I Sedayu, terungkap.

Saat itu, Wahid mencurigai adanya mark up anggaran proyek fisik di antaranya pengadaan keramik untuk rehab Kantor Desa Sedayu seluas 54 meter persegi.

Dengan kualitas yang sama, harga keramik di pasaran sekitar Rp60.000 per meter persegi sehingga total belanja harusnya sekitar Rp3.240.000. Sedangkan dalam laporan kepala desa tertulis Rp10.000.000. Selain itu juga upah pekerja pengaspalan jalan di Dukuh Kranggan juga di-mark up.

Wahid kemudian melaporkan kasus ini ke Kejari Klaten pada 13 Oktober 2017. Kejari melakukan penyidikan dan menetapkan Kades Sedayu beserta anaknya sebagai tersangka.

Keduanya diduga terlibat penyimpangan sejumlah proyek yang didanai APB Desa 2016 sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp206 juta.

  1. Desa Jotangan, Keamatan Bayat

Kades Jotangan, Kecamatan Bayat, Klaten, Sriyono, tersebut diduga menyelewengkan dana APB Desa Jotangan 2017 senilai Rp406 juta. Perinciannya meliputi program yang didanai Dana Desa (DD) mencapai Rp247.351.000, dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp59.200.000, lalu bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Klaten Rp70.000.000, dan bantuan pembangunan kios dari Pemerintah Provinsi Jateng Rp30.000.000.

Dana itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, Sriyono dikabarkan menghilang dari desanya sejak Mei 2018. Hal ini berdampak besar pada pelaksanaan pembangunan di Desa Jotangan karena berbagai bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun Pemkab Klaten tak bisa dicairkan.

Bahkan, perangkat desa setempat sudah sejak Januari 2018 tak mendapat gaji. Mereka terpaksa membiayai operasional pekerjaan mereka menggunakan uang pribadi hingga terpaksa berutang.

  1. Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo

Pada 18 Maret 2016, warga Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Klaten, menuntut kades setempat, Marsudi, mundur dari jabatannya karena diduga menyelewengkan keuangan desa hingga Rp190 juta. Tak hanya itu, Marsudi juga dituding melakukan tindakan asusila kepada istri salah seorang perangkat desa setempat.

Aduan warga disampaikan warga dengan mendatangi Polres Klaten, Kejaksaan, serta Pemkab. Marsudi membantah semua tuduhan tersebut.

Polisi menindaklanjuti aduan warga dengan penyidikan dan mendapati Kaur Pembangunan Desa Barukan, Siswadi, terlibat. Polisi menetapkan Siswadi dan Marsudi sebagai tersangka. Berkas mereka diserahkan ke Kejari pada 17 Januari 2018. Kedua tersangka lalu ditahan.

  1. Desa Mlese, Kecamatan Cawas

Pada 25 April 2018 lalu, Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Klaten melaporkan dugaan penyelewengan APB Desa Mlese, Kecamatan Cawas, ke Kejari Klaten. Dana yang diselewengkan diperkirakan mencapai Rp700 juta.

Modus penyelewengan itu berupa laporan pertanggungjawaban (LPj) fiktif dan penggelembungan (mark up) anggaran APB Desa Mlese 2015-2017. Salah satunya pembangunan talut Sungai Trucuk di Dukuh Dalem, Desa Mlese, pada 2015 senilai Rp111 juta.

Dalam laporan tertulis kegiatan itu terealisasi 50 persen. Padahal, fakta di lapangan tidak ada realisasi. Selain itu pengadaan tarup juga tidak terealisasi.

PKN mencontohkan tarup yang didanai dana desa 2017 ada di RT 002 dan RT 003/RW 002 senilai Rp10 juta, RT 001/RW 002 senilai Rp15 juta, dan tarup di RW 006 senilai Rp30 juta. Hingga Februari 2018, tarup tidak terealisasi.

Kepala Desa Mlese, Sanyoto, membantah semua tudingan itu. Ia memastikan LPj. keuangan desa disusun sesuai realisasi di lapangan.

baca juga : dasar hukum pengawasan dana desa

Seperti apa rincian dana desa 2018 yang sebenarnya ?

Seperti apa rincian dana desa 2018 yang sebenarnya ?

Perubahan dari Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Kebijakan pengalokasian Dana Desa Tahun anggaran 2018 dilakukan dengan cara menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:

  1. penyesuaian proporsi dana yang telah dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
  2. memberikan afirmasi pada desa yang tertinggal dan sangat tertinggal serta mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
  3. Memberikan fokus yang lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Dana Desa TA 2018 telah dialokasikan sebesar Rp60.000,00 miliar kepada 74.958 desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebanyak Rp46.200,00 miliar, dibagi secara merata kepada setiap desa;
  • Alokasi Afirmasi (AA), sebbanyak 3% dari pagu atau Rp1.800,00 miliar, dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi;
  • Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau sebesar Rp12.000,00 miliar, dibagi berdasarkan:

1) jumlah penduduk desa dengan pembobotan 10%,

2) jumlah penduduk miskin desa dengan pembobotan 50%,

3) luas wilayah desa dengan pembobotan 15%, dan

4) Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan pembobotan 25%.

Data yang digunakan untuk dalam penghitungan Dana Desa bersumber dari BPS dan/atau Kementerian/Lembaga yang sesuai kewenangannya berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data ternyata tidak tersedia, perhitungan Dana Desa menggunakan data tahun sebelumnya dan/atau menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada. Data Dana Desa terdiri dari:

  1. Jumlah Desa, yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  2. Jumlah Penduduk (JP) Desa, yang bersumber data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri;
  3. Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Desa, yang bersumber Kementerian Sosial;
  4. Luas wilayah (LW) Desa dari BPS; serta
  5. Status Desa, dari data indeks desa membangun Kementerian Desa dan PDTT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 yang berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 berisi tentang Rincian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tersebut telah menetapkan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.

Bahwa berdasarkan dari perubahan data status Desa yang bersumber dari data Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota TA 2018 melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 berisi tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang menyatakan bahwa dari perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penyaluran Dana Desa Rendah, Apa Penyebabnya?

Kementerian Keuangan telah mencatat realisasi penyaluran dana desa pada April 2018 mencapai Rp 14,27 triliun, atau 23,79 persen dari pagu alokasi anggaran. Realisasi ini lebih rendah Rp 2,38 triliun dari  realisasi pada periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 16,65 triliun atau 27,8 persen dari pagu alokasinya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso mengatakan bahwa keterlambatan penyaluran dana desa dipicu berbagai hal. Salah satunya, masih terdapat daerah yang belum menetapkan Perkada tentang Tata Cara pembagian dan penetapan tentang rincian Dana Desa setiap Desa.

“Masih banyak daerah yang belum memenuhi persyaratan yaitu penetapan peraturan bupati dan walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan tentang rincian dana desa. Kami telah memanggil seluruh bupati dan walikota yaitu 434 walikota ke Jakarta kemarin,” ujar Boediarso di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5).

Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Dana Desa 2018

Sebagaimana telah informasikan bahwa penyaluran dana desa tahun 2018 berbeda dengan penyaluran tahun sebelumnya, dari dua tahap menjadi 3 tahap.

Adapun persyaratan dari penyaluran dana desa pada tahun 2018 dengan ketentuan, sebagai berikut:

  1. Tahap I sebanyak 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
  • Peraturan Daerah tentang APBD, dan
  • Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian tentang Dana Desa per Desa
  1. Tahap II sebanyak 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
  • Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari tahun anggaran sebelumnya, dan
  • Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Ouput Dana Desa dari tahun anggaran sebelumnya.
  1. Tahap III sebanyak 40% disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
  • Laporan Realisasi dari Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II, dan
  • Laporan tentang Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Ouput Dana Desa sampai dengan tahap II.

baca juga : rincian alokasi dana desa 2017 di yogyakarta

mengapa dana desa setiap tahunnya bermasalah ? maka pelajarilah terlebih dahulu peraturan dana desa terbaru

mengapa dana desa setiap tahunnya bermasalah ? maka pelajarilah terlebih dahulu peraturan dana desa terbaru

Asas peraturan dana desa

Sebelum ke peraturan dana desa terbaru pelajari dulu Asas peraturan dana desa ada 13 poin, dibawah ini :

  1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
  2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa
  3. Subsidiaritas, adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
  4. Keberagaman, merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama salam kehidupan barbangsa dan bernegara
  5. Kegotong-royongan, ialah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa
  6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga mayarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa
  7. Musyawarah, ialah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
  8. Demokrasi, adalah sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin
  9. Kemandirian, adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
  10. Partisipasi, yaitu turut berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan
  11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
  12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yaitu sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
  13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinisai, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa

PERATURAN DANA DESA

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 berisi Tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang berisi Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN
  3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 beris Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN
  4. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.1 TAHUN 2015 berisi Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  5. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.2 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
  6. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.3 TAHUN 2015 berisi Tentang Pendampingan Desa
  7. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.4 TAHUN 2015 berisi Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
  8. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.5 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
  9. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.6 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  10. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.21 TAHUN 2015 berisi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Permendes No. 19 Tahun 2017)

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes No. 19 Tahun 2017).

Bagi yang masih bingung tentang penggunaan dana desa dan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa, bisa mengikuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 berisi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Karena banyak yang masih bingung mengalokasikan dana desa nya untuk apa saja, maka dengan adanya Peraturan Menteri Desa ini akan memberikan gambaran prioritas-prioritas dalam kegiatan yang dilakukakan didesa yang harus didahulukan. Pada Bab 3 Pasal 4 terdapat 5 point yang berisi tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut :

  1. Prioritas dalam Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
  2. Prioritas dalam penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
  3. Program dan kegiatan sebagaimana telah dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa
  4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana telah dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama
  5. Prioritas dalam penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Petunjuk Teknis dalam Penggunaan Dana Desa 2018 Untuk Padat karya Tunai

Program padat karya merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dankeluaga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasrkan pemanfaata sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Tapi seperti apa sih kerangka pikir program ini? Berikut ini penjelasan tentang kerangka pikir Program Padat Karya yang sekarang ini sudah berjalan di berbagai wilayah di Indonesia:

  1. Padat karya dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan gzi buruk. Maka padar karya ditujukan untuk keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, anggota keluarga dengan gizi balita buruk dan merupakan kesempatan kerja sementara. Padat karya juga dimaksudkan sebagai kegiatan yang harus berdampak dalam peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama. Mekanisme dari penentuan upah dibangun dengan cara partisipatif dalam musyawarah desa. Kegiatanya disusun sendiri oleh desa sesuai kebutuhan lokal. Padat karya yang difokuskan pada pembangunan sarana prasaraaa perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
  2. Manfaat Program Padat Karya adalah menyediakan lapangan kerja bagi penganggur setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan Balita gizi buruk. Padat karya diharapkan dapat pula dalam membangun kekuatan kebersamaan, keswadayaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat. Padat karya yang berbasis pada pengelolaan sumberdaya lokal dan harus mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan dya beli masyarakat desa sekaligus mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur. Padat karya juga harus bisa mengurangi beban dari keluarga miskin dan keluarga dengan balita bergizi buruk yang masih banyak terdapat di wilayah-wilayah desa.
  3. Dampak Padat Karya adalah mampu menciptakan kemudahan bagi masyaraat desa enjangkau pelayanan dasar dan memudahkan mereka menjalankan kegiatan sosial ekonomi. Bisa juga menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan jumlah Balita gizi buruk di pedesaan. Padat karya diharapkan bisa mengerem arus urbanissi dan migrasi.
  4. Sifat kegiatan Program Padat Karya adalah Swakelola yakni mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Program ini dijalankan dengan sistem upah harian atau dibayarkan secara harian atau paling maksimal mingguan. Pola harian atau mingguan ini dimaksudkan agar para tenaga kerja untuk bisa membelanjakan uangnya secara harian dalam memenuhi kebutuhan harian keluarganya

baca juga : petunjuk teknik penggunaan dana desa 2018

Inilah…. cara penggunaan aplikasi sistem keuangan desa

Inilah…. cara penggunaan aplikasi sistem keuangan desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ialah aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Tutorial Dasar Cara Install dan Login Aplikasi SISKEUDES

Jika sudah mendownload dan menginstall aplikasi SISKEUDES, maka cobalah untuk menginput atau mengisi APBDes menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Untuk cara menginstallnya yaitu cukup dengan meletakkan folder SISKEUDES yang telah di download di drive D. Maka dengan begitu sudah dapat langsung menggunakan aplikasi tersebut.

Langkah-langkahnya:

  • Buka aplikasi SISKEUDES dengan cara klik 2 kali pada file SISKEUDES (lihat gambar). Jika muncul peringatan/ jendela, klik saja Yes

  • Tunggu sampai Aplikasi SISKEUDES terbuka, dan akan muncul username dan password yang harus diisi. Silahkan masukkan username: latihan dan password: latihan.

  • Selamat, anda telah berhasil login ke SISKEUDES. Silahkan pelajari dahulu menu-menu yang ada.

Penganggaran SISKEUDES: Mengisi Data Umum Desa

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian pada menu Penganggaran. Pengisian pada menu Penganggaran pada hakikatnya ialah membuat APBDes. Jadi rekan-rekan pemerintah desa diharapkan untuk membuat RAPBDes dan APBDes maka bisa melalui menu Penganggaran di aplikasi SISKEUDES ini.

Tutorial Cara Mudah Menginput Penganggaran pada Aplikasi SISKEUDES
1. Klik menu Data Entry -> pilih Penganggaran -> klik Isian Data Anggaran

  1. 1. Jika menggunakan aplikasi yang di download disini, maka Klik Pilih Desa, kemudian klik dua kali salah satu kecamatan yang daftar yang ada, Akan muncul daftar desa, kemudian klik dua kali dari daftar desa yang ada.

Jika anda menggunakan aplikasi ini maka setelah berisi nama desa sesuai kabupaten anda, maka langsung lanjut ke langkah dibawah ini.

  1. Jika muncul seperti gambar di bawah ini, maka kemudian klik Data Umum Desa
  2. Selanjutnya akan muncul seperti gambar di bawah ini, lalu Isikan Data Umum Desa dengan klik Tambah. Setelah diisi lengkap, klik Simpan. Jika ingin mengubah data setelah disimpan maka dengan cara klik Ubah.

Cara Mengatasi jika terjadi Error “Failed to set data for RegisteredDA” pada SISKEUDES

Setelah selesai dalam mendownload aplikasi SISKEUDES, maka jika disaat ketika membuka aplikasi pada beberapa komputer akan muncul peringatan error “Failed to set data for RegisteredDA” sebagaimana gambar di bawah ini.


Sebenarnya dari peringatan tersebut cukup mudah untuk diatasi dan tidak mengganggu sistem sama sekali. Cukup dengan cara tekan OK dan aplikasi SISKEUDES akan terbuka tanpa hambatan sama sekali. Namun jika dirasa mengganggu dalam kenyamanan, maka error tersebut dapat diatasi dengan cara sebagai berikut

Cara Mengatasi jika terjadi Error “Failed to set data for RegisteredDA” pada SISKEUDES
1. Klik kanan pada file SISKEUDES, pilih properties

  1. Pilihlah menu compatibily kemudian centang “Run this program as administrator”, lalu klik Ok

3. Selesai. Tutup SISKEUDES dan silahkan coba membukanya lagi.

Penganggaran SISKEUDES: Cara Menginput Bidang dan Kegiatan

Menginput apbdes pada menu Penganggaran, Dengan mengsimulasikan penginputan data APBDes untuk tahun 2017. Sebelumnya siapkan terlebih dahulu APBDes 2016 agar nanti memudahkan dalam proses inputan. Pada intinya, akan merancang APBDes dengan langsung menggunakan aplikasi SISKEUDES, tidak perlu lagi menggunakan excel.

Kali ini kita akan memulai dengan menginput/ memilih 5 bidang kegiatan yang ada di SISKEUDES untuk digunakan dalam APBDes. Mari kita mulai

1. Pertama masuk ke Menu Data Entry -> Penganggaran -> Isian Data Anggaran. Kemudian klik menu Kegiatan.

  1. Setelah itu maka akan muncul menu di bawah ini. Lalu Klik Tambah (Angka 1), kemudian klik tanda kotak (Angka 2), kemudian pilih semua kegiatan yang ada (Angka 3, 4, dan 5), kemudian Simpan (Angka 6). Perhatikan dalam urutan nomor yang ada di gambar di bawah ini. Pada gambar pertama akan muncul setelah kita klik menu Kegiatan, sedangkan gambar kedua muncul setelah kita klik tanda kotak (Angka 2).

  1. Setelah itu selesailah proses dalam memilih dan menyimpan semuad data APBDes

baca juga : contoh penggunaan dana desa

yuk.. kenali 4 aneka keripik unik yang ada di Indonesia

yuk.. kenali 4 aneka keripik unik yang ada di Indonesia

keripik merupakan jenis cemilan yang favorit oleh masyarakat, selain memiliki rasa yang gurih dan renyak ternyata sering dijadikan kudapan lauk makan dan buah tangan khas dari suatu daerah.

Di indonesia terdapat aneka keripik unik yang tak akan ditemui di negara manapun, berikut merupakan aneka keripik unik yang hanya ada di indonesia :

Keripik usus dan ceker

Salah satu dari aneka keripik unik ialah keripik yang berbahan dasar usus maupun ceker ayam. Keripik tersebut tidak akan ditemukan jika sedang melancong ke luar negeri, karena banyak yang menggangap sebagai limbah dan tidak layak konsumsi.

Keripik usus dan eker biasanya diolah menjadi berbagai macam makanan, baik sebagai menjadi olahan lauk dalam bentuk sate maupun baceman. Tetapi ternyata usus juga bisa di olah dalam bentuk keripik yang memiliki citarasa gurih yang sangat dominan.

Keripik gethuk

Dari berbagai macam aneka keripik unik, keripik khas magelang merupakan salah satunya. Keripik ini tebuat dari bahan gethuk yang merupakan oleh-oleh dari perbatasan langsung dengan Yogyakarta dan Magelang.

Keripik ini memiliki citarasa yang sangat mirip dengan keripik singkong, hanya berbeda pada teksturnya. Pada pengolahannya keripik singkong di buat dari singkong yang mentah akan tetapi untuk keripik gethuk lebih rumit.

Dikarenakan menggunakan singkong yang terlebih dahulu direbus hingga matang lalu ditumbuh hingga halus sampai menjadi adonan gethuk. Selanjutnya adonan tersebut di bentuk seperti gethuk.

Setelahnya di iris tipis-tipis untuk kemudian di jemur hingga kering baru di goreng untuk menjadi keripik.

Keripik bonggol pisang

Aneka keripik unik lainnya yaitu keripik bonggol pisang. Dalam pengolahannya keripik ini tak kalah rumit dengan keripik gadung.

Bonggol pisang merupakan bagian paling dalam yang ada di dalam batang pisang, bagian ini yang akan digunakan dalam bahan baku utama pembuatan keripik unik tersebut.

Dalam pengolahanya pertama bonggol pisang yang telah dikupas harus di cuci secara bersih dahulu sebelum kemudian di rendam dengan air kapus selama 1 malam.

Kegunaan di rendam dengan air kapus agar menghilangkan getah yang terdapat pada batang pohon tersebut. Jika getah tersebut tidak dihilangkan akan membuat keripik menjadi rasa pahit.

Setelah selesai direndam bonggol pisang langsung di potong secara tipis-tipis baru di cuci secara bersih. Selanjutnya bonggol pisang tersebut diberi bumbu campuran bawang dan rempah-rempah lainnya.

Lalu diamkan bonggol pisang yang telah di bumbui secara sebentar baru diberi tepung dan digoreng hingga kering dan renyah,

Keripik bonggol pisang ini bisa di temui jika sedang melancong ke daerah Yogyajarta, solo dan sekitarnya.

Keripik daun pegagan

Aneka keripik unik yang berada di indonesia adalah keripik daun pegagan. Daun pegagan atau orang jawa lebih mengenalnya “Godhing Rendeng” merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh diarea pematang sawah.

Daun ini biasanya dijadikan sebagai salah satu sayuran pelengkap dari pecel di berbagai daerah. Meskipun tumbuh secara liar ternyata sayuran ini memiliki khasiat bagi penderita TBC (Tuberculosis) dan bisa membuat awet muda.

Selain diolah sebagai pelengkap pada pecel, ternyata ada inovasi baru yaitu diolah sebagai keripik. Cara pengolahannya mirip dengan cara membuat bayam, tinggal di cuci daun pegagang secara bersih lalu campurkan dengan olahan tepung yang terbih dahulu di bumbui.

Setelah itu digoreng dengan api sedang hingga mateng dan siap untuk di hidangkan. Citarasa pad akeripik tersebut yaitu gurih dan renyah seperti dalam olahan keripik lainnya, hanya saja ada sedikit rasa pahit tetapi tidak berpengaruh mengingat khasiatnya yang baik bagi kesehatan.

keripik unik lainnya yang berasal dari indonesia ialah keripik bawang. Untuk mengetahui resep dalam pembuatan kripik bawang maka kunjungi link resep aneka keripik bawang